Berita

Polres Loteng Tingkatkan Pengamanan Libur Nataru 2025 di Lokasi Wisata

×

Polres Loteng Tingkatkan Pengamanan Libur Nataru 2025 di Lokasi Wisata

Sebarkan artikel ini

Lombok Tengah (NTB) – Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Polres Lombok Tengah meningkatkan pengamanan di sejumlah lokasi wisata yang ada di wilayah Lombok Tengah.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K melalui Kasi Humas IPTU Lalu Brata Kusnadi menyampaikan bahwa peningkatan pengamanan ini difokuskan pada tempat-tempat wisata yang diprediksi mengalami lonjakan pengunjung, seperti kawasan pantai, objek wisata alam, serta pusat keramaian.

“Personel disiagakan untuk melakukan patroli rutin, pengaturan lalu lintas, dan pengawasan terhadap aktivitas wisatawan,” katanya.

Selain menempatkan personel di lokasi wisata, Polres Loteng juga mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan guna memberikan bantuan cepat kepada masyarakat, termasuk pengamanan arus lalu lintas dan pelayanan informasi.

“Upaya ini kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama masa libur panjang,” terangnya.

Kasi Humas juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan wisatawan agar tetap mematuhi aturan keselamatan, menjaga barang bawaan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Dengan sinergi antara petugas kepolisian, instansi terkait dan masyarakat, diharapkan libur Nataru 2025 di Lombok Tengah dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Baca Juga :  PATROLI PERINTIS PRESISI SAT SAMAPTA POLRES DOMPU CIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…