Beijing, 28 Oktober 2026 — Delegasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 merumuskan rekomendasi percepatan transisi energi melalui penguatan kepemimpinan lintas sektor, kesiapan jaringan listrik, dan kepastian investasi. Studi banding ke Republik Rakyat Tiongkok tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq.
Rangkaian kegiatan mencakup diskusi bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA) atau Administrasi Energi Nasional Tiongkok pada 27 Oktober 2026 di kampus CNAG, Beijing, serta observasi lapangan ke fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang dikelola Jingneng Clean Energy di kawasan Longqingxia, Distrik Yanqing.
Kunjungan ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan adaptif guna mendukung implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dan Kebijakan Energi Nasional. Fokus pembelajaran meliputi penyelarasan pembangunan pembangkit, penguatan jaringan, penyimpanan energi, pembiayaan, serta tata kelola pelaksanaan lintas instansi.
RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61% dialokasikan untuk energi baru dan terbarukan (EBT), sedangkan penyimpanan energi sebesar 10,3 GW atau sekitar 15%. Tenaga surya memperoleh porsi terbesar dalam tambahan kapasitas EBT, yakni 17,1 GW. Dengan demikian, porsi EBT dan penyimpanan energi secara bersama mencapai sekitar 76% dari keseluruhan rencana tambahan kapasitas. Sumber: Kementerian ESDM.
Dalam forum diskusi di Beijing, Kepala LAN Muhammad Taufiq menyoroti pentingnya kepemimpinan strategis dan kolaborasi lintas negara dalam merespons tantangan transisi energi serta perubahan iklim.
“Tema utama pelatihan kepemimpinan kami—‘Kepemimpinan Adaptif dalam Mewujudkan Percepatan Transisi Energi Terbarukan yang Mendukung Resiliensi Nasional’—sangat selaras dengan target keberlanjutan global dan prioritas strategis nasional kedua negara. Kepemimpinan Tiongkok yang luar biasa dalam inovasi tata kelola publik, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta integrasi jaringan energi hibrida menjadi tolok ukur yang sangat berharga bagi delegasi kami,” tegas Muhammad Taufiq.
Pembelajaran dari Tiongkok memperlihatkan bahwa pembangunan energi bersih membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dan kesiapan sistem kelistrikan. Pada akhir 2025, kapasitas terpasang tenaga surya Tiongkok mencapai sekitar 1.200 GW dan tenaga angin 640 GW. Sementara itu, kontribusi gabungan surya dan angin terhadap produksi listrik negara tersebut mencapai 22% sepanjang 2025. Perbedaan antara kapasitas terpasang dan produksi listrik tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan kinerja pembangkit serta kemampuan sistem menyerap energi yang dihasilkan. Sumber: statistik NEA dan laporan produksi listrik.
Ketua Angkatan PKN I Angkatan 69, I Dewa Nyoman AD Wijaya, menekankan bahwa pencapaian target energi bersih membutuhkan kepemimpinan adaptif yang mampu menembus sekat sektoral dan menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan.
“Secara khusus, kunjungan ke PLTS di kawasan Longqingxia yang dikelola Jingneng Clean Energy memberikan pembelajaran mengenai tata kelola pembangkit dan pemanfaatan energi bersih untuk kebutuhan wilayah. Lebih jauh, kami mendalami arsitektur New Power System yang dikembangkan NEA. Sebagaimana disampaikan Kong Tao, Wakil Direktur Kantor Energi Baru NEA, Tiongkok menempatkan energi surya dan angin sebagai fondasi utama dalam pengembangan sistem kelistrikan, dengan dukungan perencanaan terpadu, penguatan jaringan, dan penyimpanan energi,” papar Dewa Wijaya.
