Berita

Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polsek Madapangga Laksanakan Patroli Strong Point Rinjani Presisi

×

Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polsek Madapangga Laksanakan Patroli Strong Point Rinjani Presisi

Sebarkan artikel ini

 

 

Personel Polsek Madapangga Polres Bima Kabupaten melaksanakan kegiatan Patroli Strong Point Rinjani Presisi pada Jum,at, 11 September 2026, pukul 20.00 Wita hingga selesai.

 

Kegiatan tersebut digelar guna mengantisipasi gangguan kamtibmas, di antaranya tawuran, balapan liar aksi C3 (curat, curas, dan curanmor), serta berbagai bentuk gangguan kamtibmas lainnya.

Patroli yang dipimpin langsung oleh Kapolseknya Ipda Ahmad Zulfikar S,H. melibatkan seluruh personel Polsek Madapangga.

 

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan standby di titik strong point yang rawan gangguan kamtibmas dan kriminalitas.

 

Selain itu, tim patroli juga melaksanakan patroli mobile dan patroli dialogis untuk mengantisipasi aksi C3, premanisme, tawuran, balapan liar serta bentuk kriminalitas lainnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang beraktivitas di wilayah tersebut.

Hal itu dikemukakan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.,M.H., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka.
menegaskan pentingnya patroli strong point sebagai langkah preventif.

“Kami terus mengoptimalkan patroli strong point Rinjani Presisi untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas”. Tegasnya.

Selama berlangsungnya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan adanya sasaran yang dimaksud.

Baca Juga :  Polri Dukung Astacita, Polsek Semanding Polresta Tuban Turun Cek Tanaman jagung milik Warga di Desa Kowang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…