Berita

Polsek Pelabuhan Poto Tano Laksanakan KRYD, Cegah Gangguan Kamtibmas

×

Polsek Pelabuhan Poto Tano Laksanakan KRYD, Cegah Gangguan Kamtibmas

Sebarkan artikel ini

Sumbawa Barat – Personel Polsek Pelabuhan Poto Tano melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di kawasan Pelabuhan Poto Tano, pada Selasa, 03/12/26. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

KRYD tersebut menyasar para pengguna jasa pelabuhan, baik penumpang maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar area pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Pelabuhan Poto Tano melakukan patroli, pengawasan, serta memberikan imbauan Kamtibmas agar masyarakat tetap waspada dan mematuhi aturan yang berlaku.

Kasi Humas Polres Sumbawa Barat, Iptu Ardiyatmaja, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif kepolisian untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di kawasan pelabuhan.

“Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, khususnya di Pelabuhan Poto Tano yang merupakan salah satu objek vital dan memiliki mobilitas masyarakat yang cukup tinggi,” ujar Iptu Ardiyatmaja.

Ia menambahkan bahwa kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jasa pelabuhan, sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

“Polri akan terus berupaya hadir melalui kegiatan preventif seperti KRYD, agar situasi keamanan tetap terjaga dan aktivitas masyarakat di pelabuhan dapat berjalan dengan aman dan lancar,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kapolda NTB Sambut Hangat Kunker Mentan RI di Bandara Internasional Lombok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…