Selain itu, pemerintah akan mendorong peninjauan berkala terhadap titik-titik mata air dan pelaksanaan reboisasi secara massal pada area kritis di kawasan hutan Soromandi RTK 55 dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, TNI dan Polri.
Penyampaian Kapolsek Woja IPTU Rachmat Ratri Anggoro, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Kapolsek Woja IPTU Rachmat Ratri Anggoro mengatakan, Polri mendukung langkah bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan sumber mata air, sekaligus memastikan setiap upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan aspek Kamtibmas.
“Kami dari Kepolisian mendukung adanya koordinasi lintas sektor dalam perlindungan kawasan hutan dan mata air Soromandi RTK 55. Sinergi ini penting agar setiap persoalan di lapangan dapat ditangani secara bersama, terukur dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
“Kami mengedepankan langkah persuasif dan komunikasi dengan seluruh pihak. Apabila terdapat persoalan di lapangan, kami mengimbau agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri maupun melakukan aksi yang dapat memicu konflik. Setiap permasalahan hendaknya disampaikan melalui jalur yang tepat agar dapat dicarikan solusi bersama,” jelasnya.
Kapolsek Woja juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi munculnya gesekan antara kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda terkait pemanfaatan kawasan hutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kepolisian akan terus melakukan monitoring perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah maupun instansi terkait,” tambahnya.
Rapat koordinasi berakhir sekitar pukul 17.30 WITA dan berlangsung aman serta lancar. Kegiatan tersebut mendapat pengamanan terbuka dan tertutup dari personel Polres Dompu.
Tanggapan Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K. melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika
Kapolres Dompu menegaskan bahwa perlindungan kawasan hutan dan mata air membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa dan masyarakat.
“Polres Dompu mendukung upaya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kawasan hutan dan sumber mata air. Selain aspek lingkungan, kita juga perlu memastikan setiap langkah yang dilakukan dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas,” ujar IPTU I Nyoman Suardika.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi apabila terjadi perbedaan kepentingan terkait pemanfaatan kawasan hutan.
“Setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyampaikan setiap potensi permasalahan kepada pihak terkait agar dapat ditangani sejak dini,” pungkasnya.
Demikian Rilisan Resmi Humas Polres Dompu
