Kasus lainnya berkaitan dengan pemalsuan identitas kendaraan bermotor. Polisi mengamankan BS (47), terduga yang diduga menerima pesanan untuk mengubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.
Berbeda dengan pengungkapan pemalsuan STNK sebelumnya, kali ini polisi menemukan praktik penggantian identitas fisik kendaraan menggunakan sejumlah peralatan khusus.
Modusnya, pemesan datang membawa sepeda motor atau mobil beserta catatan nomor rangka dan nomor mesin yang diinginkan. Terduga kemudian menghapus identitas asli kendaraan dan menggantinya sesuai pesanan. Untuk setiap sepeda motor, BS diduga menerima upah Rp 1 juta. Sementara perubahan nomor rangka dan mesin mobil dipatok Rp 2 juta.
Penyelidikan kasus tersebut berlangsung lebih dari enam bulan. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan, seperti mesin gerinda, palu, amplas, besi, mal nomor mesin, hingga kendaraan yang diduga telah mengalami perubahan identitas.
Kombes Arisandi menjelaskan. lokasi praktik tersebut bukan bengkel, melainkan sebuah rumah sewaan yang digunakan tersangka untuk menjalankan aksinya.
“Tempatnya bukan bengkel, tetapi rumah yang disewa. Di sana pelaku melakukan perubahan nomor rangka dan nomor mesin menggunakan peralatan yang sudah kami amankan. Kami juga masih menelusuri para pemesan yang diduga terlibat dalam praktik ini,” ungkapnya.
Polisi kini terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan pemesan kendaraan yang menggunakan jasa tersangka.
Selain tiga perkara yang ditangani langsung Ditreskrimum Polda NTB, pengungkapan curanmor Polres/ta jajaran turut mencakup kasus di sejumlah wilayah NTB. Lokasi kejadian di antaranya Lombok Barat, Lombok Timur, Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, hingga Kota Bima.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan MF (26) dan F (32) terkait perkara pencurian dan penadahan. Sementara AMRAA diproses dalam perkara penggelapan sekaligus pencurian dengan modus yang berbeda.
Para terduga dijerat pasal sesuai peran masing-masing. Tersangka pemalsuan identitas kendaraan diproses menggunakan Pasal 391 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.
Untuk perkara penipuan dan penggelapan, tersangka diproses menggunakan ketentuan Pasal 492 dan Pasal 486 KUHP. Sementara perkara pencurian dikenakan Pasal 476 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Adapun penadahan diproses menggunakan Pasal 591 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara atau denda kategori V.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. mengingatkan masyarakat, agar lebih waspada terhadap orang maupun aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.
“Kami mengimbau masyarakat segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan. Bisa datang ke kantor polisi, menghubungi Bhabinkamtibmas di desa, atau memanfaatkan layanan Polisi 110 melalui telepon seluler,” kata Kombes Kholid.
Dia juga meminta masyarakat lebih teliti saat membeli kendaraan bekas, terutama memeriksa keaslian dokumen serta kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin dengan dokumen resmi.
“Jangan sampai kita menjadi korban curanmor, penipuan maupun penggelapan. Jika menemukan hal-hal mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar bisa ditindaklanjuti,” tutupnya.
