Kabupaten Bandung – Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-76 Pokjar I melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Bandung, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi Polri dengan pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan serta mewujudkan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif.
Kegiatan yang berlangsung di Soreang pada pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin oleh Kombes Pol. Yoga Prastowo, S.I.K., M.T., selaku Kabag Bindik Sespimma, yang hadir mewakili Kasespimma. Sementara itu, Kepala Disparekraf Kabupaten Bandung diwakili Sekretaris Dinas, Elly Agustini, S.Kom., M.M., yang memaparkan strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung.
Dalam sambutannya, Kombes Pol. Yoga Prastowo menyampaikan bahwa kegiatan KKP menjadi sarana bagi para siswa untuk mengkaji secara langsung berbagai persoalan di lapangan sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan wisata.
“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi wisata merupakan hal penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan nyaman. Dengan koordinasi yang baik, potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat beraktivitas dengan tenang,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Elly Agustini menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi pariwisata yang besar. Sepanjang 2025, Kabupaten Bandung menerima 13,1 juta wisatawan, sedangkan pada semester pertama 2026 tercatat 6,96 juta perjalanan wisatawan nusantara. Potensi tersebut didukung oleh 6.562 usaha wisata dan 26 desa wisata.
Namun, tingginya mobilitas wisatawan juga menghadirkan tantangan dalam menjaga keamanan dan keselamatan. Sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi meliputi kepadatan lalu lintas, kecelakaan, pungutan liar, cuaca ekstrem, hingga bencana alam. Kawasan Ciwidey-Rancabali dan Pangalengan menjadi beberapa koridor wisata yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan risiko.
Elly menjelaskan, sinergi Disparekraf dan Polri selama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi menjelang masa libur, pemetaan titik rawan, patroli oleh jajaran Polsek dan Polresta, serta penyuluhan kepada pengelola destinasi dan masyarakat. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan petugas terlatih, perbedaan standar keselamatan antardestinasi, lemahnya sinyal komunikasi di beberapa lokasi, serta keterbatasan anggaran dan personel.
Dalam sesi dialog, sebanyak 10 siswa menyampaikan pertanyaan terkait mekanisme koordinasi di lapangan, penanganan keadaan darurat, pengukuran persepsi keamanan wisatawan, hingga penerapan pengamanan terpadu bersama pengelola destinasi wisata.
Dari hasil kajian dan diskusi tersebut, para siswa merekomendasikan pembentukan forum koordinasi lintas instansi dengan standar operasional prosedur (SOP) terpadu, penyediaan pos pelayanan terpadu, serta pelaksanaan patroli berbasis risiko pada periode puncak kunjungan wisatawan. Selain itu, diperlukan integrasi data insiden dan pengaduan wisatawan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.
“Keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan wisatawan. Karena itu, diperlukan langkah yang terencana, respons yang cepat, serta kolaborasi berkelanjutan antara Polri, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi agar setiap potensi gangguan dapat ditangani secara tepat,” menjadi salah satu poin penting dalam rekomendasi hasil kajian siswa Sespimma.
