Dalam konteks pembangunan desa, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, serta unsur TNI-Polri memiliki arti penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
“BPD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Aspirasi warga yang dihimpun secara terbuka dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan, sedangkan koordinasi yang baik dapat membantu mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan program.” Jelasnya.
Kehadiran Dandim bersama unsur Forkopimda juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Mengawal Aspirasi, Membangun Kepercayaan
Sementara itu, kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Lobar Lalu Ivan Indaryadi dalam kegiatan tersebut melengkapi unsur pemerintahan daerah yang menyaksikan dimulainya masa pengabdian anggota BPD periode 2026–2034.
Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, keberadaan BPD menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan aspirasi masyarakat desa memperoleh ruang untuk disampaikan dan dibahas. Hubungan yang konstruktif antara “BPD, kepala desa, dan pemerintah daerah diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan prioritas serta ketentuan yang berlaku.,” Ungkap Lalu Ivan Indrayadi, Ketua DPRD Lobar.
Melalui masa keanggotaan yang baru, anggota BPD diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat, mendengarkan persoalan warga, dan mengawal proses pengambilan keputusan secara bertanggung jawab.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat, pengambilan sumpah/janji, serta penandatanganan berita acara. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wakil Bupati, doa, dan foto bersama.
Dengan dimulainya masa keanggotaan 2026–2034, tantangan anggota BPD tidak berhenti pada pengucapan sumpah/janji. Amanah tersebut selanjutnya diuji melalui kerja nyata, keterbukaan, dan kesediaan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sinergi yang sehat antara BPD dan kepala desa diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintahan desa yang lebih partisipatif, demokratis, serta mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.
