Lombok Timur, NTB – Sepiring makanan bergizi yang tersaji bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata membawa cerita yang lebih luas. Di balik aktivitas dapur yang setiap hari menyiapkan makanan, muncul pula pergerakan ekonomi yang dirasakan pekerja, pedagang, pelaku UMKM hingga masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Fenomena tersebut menjadi perhatian Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lombok Timur, Lalu Ridwan Irawan. Pria yang akrab disapa Miq Wawan itu menilai, berbagai pandangan publik terhadap pelaksanaan MBG merupakan bagian dari dinamika program nasional yang masih terus berkembang.
Ia mengakui, pelaksanaan MBG tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya laporan gangguan pencernaan pada sebagian penerima manfaat. Namun, menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, tanpa mengabaikan dampak positif yang telah dirasakan masyarakat.
“Sebagai bagian dari masyarakat, kami sangat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program MBG ini karena membawakan multi-effect yang nyata,” tegas Miq Wawan, Kamis (17/9/2026).
MBG Buka Peluang Kerja bagi Masyarakat
Menurut Miq Wawan, salah satu dampak yang mulai terlihat adalah terbukanya kesempatan kerja di tingkat lokal.
Dapur-dapur MBG membutuhkan berbagai tenaga untuk mendukung operasional, mulai dari persiapan bahan makanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi. Keterlibatan tenaga kerja lokal membuat manfaat program tidak berhenti pada penerima makanan.
Bagi sebagian masyarakat, aktivitas tersebut menjadi peluang untuk memperoleh pekerjaan sekaligus menambah penghasilan keluarga.
Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pelayanan.
Pedagang Sayur hingga UMKM Pertanian Ikut Bergerak
Dampak lainnya dirasakan oleh pedagang sayur dan pelaku UMKM pertanian lokal.
Kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap berbagai komoditas. Pedagang yang sebelumnya menghadapi tantangan dalam menghabiskan barang dagangan kini mendapatkan tambahan pasar dari kebutuhan dapur MBG.
Rantai pasok tersebut membuat aktivitas ekonomi bergerak dari hulu ke hilir. Petani memproduksi bahan pangan, pedagang memasok kebutuhan, sementara dapur MBG mengolahnya menjadi makanan yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat.
Dengan demikian, keberadaan program MBG tidak hanya berkaitan dengan makanan yang sampai ke meja makan, tetapi juga menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat yang berada di belakang proses tersebut.
FKDM Dorong BGN Perkuat Pengawasan
Meski melihat dampak positif tersebut, FKDM Lombok Timur menilai aspek keamanan pangan tetap harus menjadi perhatian utama.
Karena itu, pihaknya mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan MBG.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah meningkatkan kompetensi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama seluruh personel yang bekerja di dapur MBG.
Peningkatan kapasitas tersebut diperlukan agar setiap tahapan pengelolaan makanan dapat dilakukan sesuai standar, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, proses memasak, pengemasan hingga distribusi.
Selain itu, standar kebersihan dan higienitas juga perlu diawasi secara konsisten.
Tujuannya agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi unsur gizi sekaligus aman untuk dikonsumsi.
Masyarakat Diminta Cermat Menyaring Informasi
Di tengah besarnya perhatian publik terhadap MBG, FKDM juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
Informasi mengenai program tersebut, khususnya yang beredar melalui media sosial, perlu diverifikasi terlebih dahulu. Masyarakat diharapkan tidak langsung menyebarkan kabar yang belum terbukti karena dapat menimbulkan keresahan.
Menurut FKDM, kritik dan masukan tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan masyarakat. Namun, kritik tersebut akan lebih konstruktif apabila didasarkan pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, evaluasi terhadap kekurangan program dapat dilakukan berdasarkan fakta, sementara manfaat yang sudah dirasakan masyarakat tetap dapat dipertahankan.
Keberlanjutan MBG Perlu Diiringi Evaluasi
Miq Wawan menegaskan, dukungan terhadap keberlanjutan MBG perlu berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelaksanaan.
Jika terdapat persoalan di lapangan, evaluasi harus dilakukan secara cepat dan terukur. Sebaliknya, ketika terdapat manfaat yang sudah dirasakan masyarakat, manfaat tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan.
Menurutnya, keberhasilan MBG pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang disalurkan. Lebih jauh, program tersebut juga perlu memastikan makanan yang diterima benar-benar aman, bergizi dan berkualitas.
Pada saat yang sama, dampak ekonomi yang muncul di sekitar dapur MBG dapat menjadi bagian penting dari ekosistem program, terutama dalam membuka peluang kerja serta meningkatkan penyerapan produk pertanian dan UMKM lokal.
Dengan peningkatan kompetensi pengelola SPPG, pengawasan keamanan pangan yang lebih ketat, koordinasi antarpihak, serta masyarakat yang semakin cermat menyaring informasi, pelaksanaan MBG di Lombok Timur diharapkan dapat terus diperbaiki.
Sebab, di balik satu porsi makanan bergizi yang sampai kepada penerima manfaat, terdapat mata rantai panjang yang melibatkan pekerja, petani, pedagang, UMKM dan masyarakat. Ketika seluruh mata rantai tersebut berjalan dengan baik, manfaat program pun berpotensi dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
