Lombok Barat, NTB – Dinamika penyampaian pendapat di muka umum memerlukan kesiapan pengamanan unjuk rasa yang matang dari aparat kepolisian. Kesiapan ini sangat penting agar aksi tetap berjalan tertib dan damai. Guna mengevaluasi serta memperkuat strategi penanganan massa tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri menyelenggarakan kegiatan penelitian khusus. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat. Kegiatan ini difokuskan pada pola pengamanan unjuk rasa (Unras). Tujuannya adalah demi mewujudkan pelayanan kepolisian yang lebih profesional dan humanis.
Kegiatan penelitian tersebut berlangsung pada Kamis (04/06/2026). Agenda penting ini dimulai sekitar pukul 09.00 WITA. Aula Patriatama Polres Lombok Barat menjadi pusat pelaksanaan agenda tersebut. Jalannya kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Puslitbang Polri, Kombes Pol Saefudin Mohammad, S.I.K. Agenda ini dihadiri oleh jajaran internal kepolisian. Selain itu, hadir pula berbagai elemen penting masyarakat serta instansi terkait di Kabupaten Lombok Barat.
Selain Tim Puslitbang Polri, beberapa pejabat penting juga hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., M.Si. dan Wakapolres Lombok Barat Kompol Kadek Metria, S.Sos, S.H, M.H. Hadir pula Danki 4 Yon A Por Brimob Polda NTB AKP Iwan Setiawan, S.Adm. Kehadiran para Pejabat Utama (PJU) dan personel Polres Lombok Barat mempertegas komitmen penuh kepolisian setempat. Mereka sangat mendukung jalannya evaluasi ini.
Tak hanya dari internal Polri, sinergi lintas sektoral juga terlihat di lokasi. Hal ini dibuktikan oleh kehadiran perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Hadir pula perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat. Unsur masyarakat sipil turut dilibatkan secara aktif. Keterlibatan ini meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan mahasiswa. Ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas nelayan, serikat buruh, hingga komunitas ojek online (ojol) Lombok Barat.
Gambaran Geografis dan Strategi Kamtibmas Lombok Barat
Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama demi kelancaran acara. Pada sesi sambutan, Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., M.Si. menyampaikan apresiasi mendalam. Apresiasi diberikan atas kedatangan tim peneliti dan seluruh elemen masyarakat yang bersedia hadir. Dalam kesempatan tersebut, beliau memaparkan gambaran umum mengenai wilayah hukum Polres Lombok Barat. Wilayah ini mencakup 7 kecamatan dari total 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Luas wilayahnya mencapai 594,49 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 473.399 jiwa.
AKBP Yasmara Harahap memaparkan kekuatan riil personel Polres Lombok Barat saat ini. Jumlahnya baru mencapai 836 orang. Padahal daftar susunan personel (DSPP) ideal adalah sebanyak 946 orang. Kekuatan ini tersebar di 8 Polsek jajaran dengan tipologi bervariasi. Wilayah ini memiliki signifikansi strategis karena menampung dua Objek Vital Nasional (Obvitnas). Objek pertama adalah PLTU Jeranjang yang menyuplai sebagian besar kebutuhan listrik di Pulau Lombok. Objek kedua adalah kawasan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas. Selain itu, potensi pariwisata yang kuat di wilayah Batulayar, Senggigi, dan Sekotong juga menjadi daya tarik tersendiri. Kawasan tersebut selalu ramai oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
Meskipun secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berada dalam keadaan aman, Kapolres menekankan bahwa pihaknya tidak pernah lengah. Berbagai upaya pencegahan gangguan keamanan terus digencarkan. Salah satunya adalah penangkalan paham radikal melalui program penugasan khusus Bhabinkamtibmas tanpa tugas rangkap di setiap desa.
“Kami mengoptimalkan fungsi intelkam sebagai mata dan telinga Polres Lombok Barat untuk menyerap informasi situasi kamtibmas. Kami juga mempertajam data intel dasar dan mengaktifkan siskamling di setiap lingkungan. Tamu atau pendatang yang menginap wajib lapor ke ketua RT setempat. Kami juga bekerjasama dengan Forkopimda, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lainnya untuk mencegah bahaya radikalisme. Langkah ini penting untuk meningkatkan pengamanan unjuk rasa serta pengamanan di kawasan objek vital. Kami juga mengawasi mobilitas keluar masuk Pelabuhan Lembar dan objek wisata. Pengecekan tamu mako dan penerapan buddy system dalam giat pengamanan tetap kami lakukan,” ujar AKBP Yasmara Harahap.
