Lombok Barat, NTB – Upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional kini tidak hanya bertumpu pada kebijakan makro pemerintah pusat, namun juga memerlukan sentuhan langsung di tingkat tapak. Di Kabupaten Lombok Barat, sinergitas antara aparat kepolisian dan masyarakat agraris menjadi motor penggerak utama dalam mengoptimalkan potensi lokal. Melalui peran aktif personel Bhabinkamtibmas, Polri menunjukkan komitmennya bukan sekadar sebagai penjaga keamanan, melainkan juga sebagai pendamping setia para petani dalam mengelola lahan produktif.
Langkah konkret ini terlihat jelas di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, di mana kehadiran personel kepolisian di tengah persawahan dan perkebunan menjadi pemandangan rutin. Aksi ini merupakan bagian dari strategi besar Polri untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga sekaligus stabilitas stok pangan nasional.
Peran Aktif Polri dalam Pendampingan Teknis Pertanian
Kegiatan sambang desa yang dilakukan oleh personel Bhabinkamtibmas Desa Karang Bongkot pada Jumat (6/3) menjadi bukti nyata dari implementasi dukungan tersebut. Petugas tidak hanya datang untuk memberikan imbauan kamtibmas, tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas fisik di lapangan. Berdasarkan fakta visual di lokasi, personel Polri tampak bersinergi dengan para petani jagung dan sayuran, memberikan bantuan teknis yang sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan panen.
Dalam interaksinya, petugas terpantau membantu pembersihan gulma di perkebunan jagung menggunakan sabit. Tindakan sederhana namun krusial ini dilakukan untuk menjamin bahwa tanaman jagung mendapatkan nutrisi maksimal tanpa gangguan tanaman pengganggu. Selain itu, pendampingan juga menyasar komoditas sayuran bernilai ekonomis tinggi seperti cabai. Penggunaan sistem mulsa plastik pada tanaman cabai menjadi perhatian petugas untuk memastikan kelembapan tanah terjaga dan serangan hama dapat diminimalisir sejak dini.
Komitmen Polsek Labuapi dalam Mendukung Program Pemerintah
Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Labuapi, Iptu I Nyoman Rudi Santosa, menegaskan bahwa kehadiran personel Bhabinkamtibmas di sektor pertanian adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional Polri. Pihaknya menginginkan agar masyarakat merasa didampingi sepenuhnya dalam setiap proses produksi pangan, mulai dari penanaman hingga masa panen tiba.
“Kehadiran personel Bhabinkamtibmas di Desa Karang Bongkot bukan sekadar kunjungan rutin. Kami hadir untuk memotivasi sekaligus memberikan pendampingan teknis langsung kepada warga agar potensi pertanian di wilayah ini benar-benar optimal. Ini adalah bagian dari janji Polri untuk mengawal kedaulatan pangan dari level yang paling dasar,” ujar Iptu I Nyoman Rudi Santosa dalam keterangannya.
Beliau menambahkan bahwa pendampingan ini juga mencakup aspek pengawasan sarana produksi. Petugas secara rutin melakukan pemantauan terhadap distribusi pupuk dan benih jagung unggul agar sampai ke tangan petani secara tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk menghindari kendala teknis yang sering kali menghambat produktivitas petani lokal akibat kelangkaan input pertanian.
Mengubah Lahan Tidur Menjadi Sumber Ekonomi Produktif
Salah satu fokus utama dalam kegiatan sambang ini adalah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah yang ada, baik itu lahan persawahan luas maupun pekarangan rumah yang masih kosong. Pihak kepolisian menekankan bahwa pemanfaatan lahan secara produktif merupakan kunci utama dalam menyukseskan swasembada pangan nasional. Dengan pengelolaan yang intensif, kebutuhan rumah tangga akan pangan dapat terpenuhi secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap pasar luar dapat dikurangi.
Melalui pendekatan yang humanis, personel Bhabinkamtibmas mengajak masyarakat untuk tetap konsisten dan tekun dalam mengelola lahan mereka. Motivasi yang diberikan bertujuan agar pertanian tidak dianggap sebagai pekerjaan sampingan, melainkan sebagai pilar utama dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Jika setiap desa mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, maka ketahanan pangan nasional secara agregat akan terbentuk dengan sendirinya.
