Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan Aktivis NTB menggelar hearing atau audiensi di dua instansi pemerintah, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kejaksaan Negeri Dompu, Kamis (16/10/2025) sekitar pukul 10.00 Wita.
Aksi yang dikoordinir oleh Hamdin, S.Pi., S.H (Korlap I) dan Afriadin, S.Pd (Korlap II) tersebut diikuti oleh tujuh orang massa dengan menggunakan alat pengeras suara.
Dalam orasinya, massa menyuarakan tiga tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak Kejaksaan Negeri Dompu melakukan audit investigasi terhadap dugaan mark up anggaran dan indikasi korupsi pada pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Karijawa.
2. Meminta Dinas Lingkungan Hidup bersikap transparan terkait pelaksanaan proyek tersebut.
3. Mendorong Inspektorat Kabupaten Dompu turun melakukan audit menyeluruh.
Massa kemudian diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jufrin, ST., MM. untuk melakukan audiensi. Dalam tanggapannya, Jufrin menegaskan bahwa proses tender bukan kewenangan DLH melainkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan seluruh pencairan anggaran telah dilakukan sesuai prosedur.
Setelah dari DLH, massa melanjutkan audiensi ke Kejaksaan Negeri Dompu dan diterima oleh Kasi Intel Joni Eko Waluyo, S.H. yang menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan puldata dan pulbaket serta memastikan penanganan laporan dilakukan secara profesional dan bertahap sesuai mekanisme hukum
Kasat Intelkam Polres Dompu IPTU Sofyan Hidayat, S.Sos Melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi yang berlangsung secara tertib dan kondusif.
> “Polres Dompu senantiasa menghormati setiap bentuk penyampaian pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan. Kami pastikan setiap dinamika yang berkembang akan dikawal secara profesional, humanis, dan proporsional,” ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan deteksi dini serta menjaga ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu gejolak sosial.
> “Kami mengimbau para pihak untuk tetap mengedepankan mekanisme hukum dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Polres Dompu siap menjadi jembatan komunikasi agar situasi tetap sejuk dan kondusif,” tambah IPTU Nyoman
Kegiatan hearing berakhir pada pukul 11.30 Wita dalam keadaan aman dan terkendali dengan pengamanan oleh personel Polres Dompu yang dipimpin oleh Padal Kasubbagkerma Bagops IPTU Fathorrahman. Polres Dompu memastikan akan terus berada di garis terdepan menjaga agar proses ini berjalan jujur, transparan, dan berkeadilan
