Berita

DIALOG PUBLIK DAN PENGUATAN INTEGRASI SOSIAL PASCA PILKADA 2024 DI JAWA BARAT

×

DIALOG PUBLIK DAN PENGUATAN INTEGRASI SOSIAL PASCA PILKADA 2024 DI JAWA BARAT

Sebarkan artikel ini

 

Bertempat di Hotel Horison Ultima Bandung, telah digelar acara dialog publik dengan tema “Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024 Guna Menciptakan Provinsi Jawa Barat Aman Sentosa”. Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan Polri, TNI, tokoh agama, ormas, dan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat.Kamis (12/12/2024)

Kegiatan ini diadakan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keharmonisan setelah Pilkada 2024.

Dalam sambutan dari Kadiv Humas Polri, yang dibacakan oleh Brigjen Pol. Erlangga disampaikan bahwa “Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi, namun sering kali menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah, termasuk di Jawa Barat. Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya.” ujarnya.

Pasca Pilkada, rekonsiliasi dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Selanjutnya, dalam dialog publik tersebut, Prof. Dr. Uman Suherman, seorang akademisi yang turut hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk mengelola keberagaman sosial dan budaya di Jawa Barat. “Keberagaman adalah kekuatan kita, dan Pancasila adalah jalan kita untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial,” ungkap Prof. Uman.

Ia menjelaskan bahwa keberagaman yang ada di masyarakat, baik dalam aspek agama, tempat asal, adat istiadat, maupun status sosial ekonomi, merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan sejahtera.

Prof. Uman juga menyampaikan, “Kedamaian itu bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi juga kesadaran untuk menghormati satu sama lain. Jika kita semua memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Pancasila, maka integrasi sosial yang kita impikan bisa terwujud.”

Baca Juga :  Polres Loteng Evakuasi Jasad Korban Tenggelam di Pantai Semeti Praya Barat.

Ia menekankan bahwa dimensi kedamaian manusia melibatkan kesadaran moral, kesadaran terhadap tanggung jawab, dan pemahaman akan keterbatasan diri yang pada akhirnya mengarah pada penghargaan terhadap orang lain.

Kemudian Dr. Mei Susanto S.H.,M.H. Dalam dialog publik “Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024,” menekankan pentingnya peran Pancasila sebagai kompas moral di kalangan generasi muda. “Di tengah dinamika global dan kemajuan teknologi, kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterima oleh Gen Z dan Alpha. Pancasila bukan hanya sebuah dasar negara, tetapi juga alat pemersatu yang bisa mengatasi perbedaan dan polarisasi yang berkembang di masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Revitalisasi Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan berbasis teknologi dan konten digital yang positif. Generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital membutuhkan pendekatan yang relevan agar mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.” Ungkap Dr. Mei Susanto

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa demokrasi yang kita jalani harus lebih dari sekadar proses voting. “Demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara, tetapi tentang keadilan dan kebenaran yang dapat mengakomodasi keberagaman, menjamin hak minoritas, dan mendorong rekonsiliasi di antara perbedaan,” jelasnya.

Sementara Dr. Dadang Rahmat Hidayat, seorang praktisi komunikasi yang juga menjadi narasumber, mengungkapkan pentingnya memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat. “Penting bagi kita untuk memahami IKP, karena ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-Pilkada, seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan ancaman fisik,” ujar Dr. Dadang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *