Solo, Jawa Tengah – Sejumlah pengamat menilai perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat hingga kini belum memberikan keuntungan maksimal bagi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal tegas di bidang pertahanan dan militer, masih menghadapi tantangan besar untuk membawa kemandirian ekonomi nasional.
Dominasi blok Barat—khususnya Amerika Serikat dan Eropa—masih terlihat kuat dalam mengintervensi arah perekonomian Indonesia. Posisi Indonesia juga dinilai semakin sulit karena dibebani utang besar yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
Selain faktor eksternal, kondisi politik domestik juga tak luput dari sorotan. Sistem demokrasi yang diterapkan dianggap terlalu longgar sehingga membuka celah besar bagi praktik korupsi. Seorang analis menyinggung pengalaman pandemi COVID-19, ketika negara-negara demokratis terbuka justru lebih terpukul dibanding negara semi tertutup seperti Tiongkok, Korea Utara, atau Kuba.
Di dalam negeri, intervensi Pemerintah Pusat terhadap sejumlah daerah dinilai menimbulkan kerugian besar. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kemandirian lebih tinggi seperti Aceh dengan status otonomi khusus justru mampu bertahan lebih tangguh menghadapi krisis.
Kritik publik juga mengarah pada DPR. Lembaga legislatif itu dianggap lebih sibuk mengurus kenaikan gaji dan tunjangan daripada memperjuangkan nasib rakyat. Wacana pembubaran DPR pun sempat mencuat, meski dinilai tidak realistis karena DPR merupakan pilar konstitusi. Alternatif yang lebih memungkinkan, menurut sejumlah pihak, adalah reformasi anggota DPR melalui mekanisme khusus, misalnya dekrit presiden.
Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Hadi Wibowo, menilai Indonesia perlu segera melakukan reposisi strategi ekonomi.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada investasi dan pinjaman luar negeri. Jika tidak ada terobosan kebijakan ekonomi yang lebih berani, Indonesia hanya akan menjadi pasar besar tanpa kedaulatan ekonomi,” tegasnya, Sabtu malam (30/8/2025).
Ia menambahkan, pemerintah harus memperkuat sektor produksi domestik dan memperluas pasar ke Asia serta Afrika untuk mengurangi dominasi Barat. “Masalahnya bukan hanya DPR sebagai lembaga, tetapi individu yang mengisinya. Reformasi rekrutmen politik sangat mendesak agar rakyat benar-benar memiliki wakil yang berintegritas,” imbuhnya.
Sementara itu, aktivis senior Solo, Edy Tri Wiyanto atau lebih dikenal sebagai Edy Jablay, menyerukan agar wacana revolusi tidak diarahkan pada penggulingan rezim.
“Revolusi sejati adalah memperkuat demokrasi presidensial yang memberi kedaulatan penuh kepada rakyat,” ujarnya.
Dengan berbagai kritik dan masukan ini, jelas bahwa perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo masih penuh tantangan. Publik kini menantikan langkah konkret yang mampu memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
